Original

Hari ini WALHI mengeluarkan hasil analisis kebakaran lahan dan hutan yang menunjukkan peran korporasi, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan, dalam tragedi asap yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia. Hasil analisis ini juga menunjukkan jejak api group-group usaha yang difokuskan pada 5 propinsi yang mengalami dampak terparah, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kebakaran hutan dan lahan selama 18 tahun menjadi fakta tak terbantahkan bahwa monopoli kawasan hutan dan lahan untuk pengembangan investasi perusahaan merupakan penyebab utama kebakaran dan polusi asap di Indonesia. Sampai di tahun 2014 saja, 4 (empat) sektor industri ekstraktif (logging, perkebunan kelapa sawit, HTI, dan tambang) telah menguasai sekitar 57 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia. Penguasaan ini dibarengi praktik buruk pengeloaan konsesi, salah satunya adalah tindak pembakaran hutan dan lahan gambut untuk kemudahan pengembangan produksi.

Penggundulan hutan dilakukan secara masif dan sistematis, dan diikuti dengan pengeringan lahan gambut dengan cara membelah-belah lahan gambut dan membangun kanal-kanal. Pembersihan lahan dilakukan dengan pembakaran yang bertujuan untuk menghemat biaya operasi, juga untuk mengurangi derajat keasaman lahan gambut, sehingga cocok untuk ditanami tanaman komoditas industri. Praktik ini hakikatnya telah menghancurkan hutan dan lahan gambut sehingga ekosistem kehilangan keseimbangan alaminya.

Bertahun-tahun titik api ditemukan di konsesi perkebunan monokultur skala besar, terutama yang beroperasi di lahan gambut. Dalam periode Januari – September 2015 terdapat 16.334 titi api (LAPAN) atau 24.086 titi api (NASA FIRM) untuk 5 propinsi; Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Analisis data dan fakta kebakaran hutan dan lahan di 5 propinsi sampai di bulan September 2015, WALHI menemukan bahwa titi api berada di dalam konsesi perusahaan; Kalimantan Tengah 5.672, Kalimantan Barat 2.495, Riau 1.005, Sumatera Selatan 4.416, dan Jambi 2.842.

Edo Rakhman, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional WALHI menerangkan,”Hasil analisis dari 5 propinsi yang dilanda asap terparah, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa mayoritas titik api yang ditemukan di tahun ini berada di dalam konsesi perusahaan, terutama HTI (Hutan Tanaman Industri) sebanyak 5.669 titik api dan perkebunan kelapa sawit sebanyak 9.168 titik api. Hasil overlay titik api dengan konsesi perusahaan menunjukkan bahwa di 4 propinsi (Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng), perusahaan group Wilmar dan Sinarmas paling banyak ditemukan berkontribusi terhadap keseluruhan jumlah titik api. Group Wilmar 27 perusahaan dan Group Sinarmas 19 perusahaan.”

Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau mengatakan,”Hasil analisis yang dilakukan oleh Koalisi Eyes of the Forest di mana WALHI Riau menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa group Asia Pulp and Paper dan RGM/APRIL (industri HTI) merupakan group dengan jumlah perusahaan yang terbanyak menyumbang titik api, yakni masing-masing 6 perusahaan”

Kebakaran hutan dan polusi asap telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan masyarakat. Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat polusi asap setidaknya telah mencapai jumlah yang sangat besar, Jambi 20.471 orang, Kalteng 15.138 orang, Sumatera Selatan 28.000 orang, Kalimantan Barat 10.010 orang.

Anton P. Widjaya, Direktur WALHI Kalimantan Barat, menegaskan, “Harus ada perubahan paradigma dan pendekatan pemerintah dalam menangani kebakaran dan asap, bukan hanya melakukan upaya setelah kebakaran tersebut terjadi (emergency response), tetapi harus kepada upaya-upaya pencegahan secara sistematis dan struktural, termasuk dalam hal ini menuntut tanggung gugat perusahaan atas dampak kebakaran dan polusi asap ini. Kehadiran negara dalam situasi seperti ini juga sangat penting untuk memastikan jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.”

Hal senada disampaikan Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan, “aktor utama pelaku pembakaran hutan adalah korporasi, sehingga negara harus memastikan tanggung jawab penuh dari pihak perusahaan. Jika negara ingin tanggung jawab terhadap masyarakatnya, maka negara juga mesti lebih berani menuntut tanggung jawab perusahaan atas dampak buruk kebakaran dan asap terhadap masyarakat dan memastikan pemulihan lingkungan.”

Secara khusus, terkait dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, Arie Rompas, Direktur WALHI Kalimantan Tengah menerangkan,” tanggung jawab negara bukan hanya pada saat ada asap. Kementerian Kesehatan perlu melakukan monitoring kesehatan secara berkala untuk wilayah yang terpapar asap baik sekarang maupun pasca kabut asap. Mesti segera ada penanganan secara maksimal terhadap penderita ISPA. Kami juga menghimbau Menteri Kesehatan, Ibu Nina Moeloek untuk turun ke lapangan dan merasakan dampak asap tersebut, sehingga tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa mencederai rasa keadilan masyarakat.”

Rudiansyah, WALHI Jambi menegaskan, “sebagai bentuk upaya memuntut tanggung gugat perusahaan akibat kebakaran dan polusi asap ini, maka WALHI akan menempuh upaya hukum, seperti clas action, dan citizen law suit baik yang akan dilakukan di daerah maupun di nasional. Upaya ini sebagai bagian yang tak terpisakan dari tuntutan atas peran dan fungsi negara untuk melakukan penegakan hukum atas korporasi yang melakukan pembakaaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.”

Contact person:

• Edo Rakhman 081356208763
• Rudiansyah (WALHI Jambi) 081366699091
• Arie Rompas (WAHI Kalimantan Tengah)08115200822
• Hadi Jatmiko (WALHI Sumatera Selatan) 08127312042
• Anton P. Widjaya (WALHI Kalimantan Barat)0811574476
• Riko Kurniawan (WALHI Riau) 081371302269

Source: walhi.or.id

English

The english translation provided below is generated automatically via Google Translate. If you would like to help and provide a better translation, please do so and email us at . Thank you!

Traces of Corporate Smoke: Corporate Liability for Environmental Impact and Recovery

Today WALHI issued the results of the analysis of land and forest fires that show the role of corporations, particularly in the forestry and plantation sectors, the smoke tragedy that took place in recent months in Indonesia. This analysis also showed traces of fire of groups efforts focused on five provinces suffered the most severe effects, namely Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan and Central Kalimantan.

Land and forest fires for 18 years as an indisputable fact that the monopoly of the forest area and land for development of investment companies is a major cause of fire and smoke pollution in Indonesia. Until in the year 2014 alone, four (4) sectors of the extractive industries (logging, oil palm plantations, plantation, and mining) has mastered about 57 million hectares of forest and land in Indonesia. This mastery coupled bad practice management of concessions, one of which is a follow burning of forests and peatlands to ease the development of production.

Deforestation carried out massive and systematic, and is followed by drying of peatlands by splitting apart the peat land and build canals. Land clearing is done by combustion which aims to save operating costs, as well as to reduce the acidity of peat, making it suitable for planting crops industrial commodities. This practice essentially been destroying forests and peatlands that ecosystem loses its natural balance.

Years hotspots are found in large-scale monoculture plantation concessions, mainly operating on peatlands. In the period January – September 2015 there were 16 334 fire titi (LAPAN) or 24 086 fire titi (NASA FIRM) to 5 provinces; Jambi, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Sumatra, and Riau. Analysis of the data and facts forest and land fires in 5 provinces until in September 2015, WALHI found that titi fire was in the concession company; 5672 Central Kalimantan, West Kalimantan, 2,495, 1,005 Riau, South Sumatra, 4,416, and 2,842 Jambi.

Edo Rakhman, Campaign Manager WALHI National Executive explained, "The results of the analysis of five provinces hit by the smoke the worst, namely Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan and Central Kalimantan showed that the majority of fires are found in this year were in the concession company, especially HTI (Industrial Plantation Forest) as many as 5669 fires and oil palm plantations as many as 9168 hotspots. Results overlay hotspots with concession companies showed that in four provinces (Jambi, South Sumatra, Riau and Central Kalimantan), Wilmar group companies and Sinarmas most commonly found to contribute to the overall number of fires. Wilmar Group 27 and Group company Sinarmas 19 companies. "

Rico Kurniawan, Director of WALHI Riau said, "The results of the analysis conducted by the Coalition Eyes of the Forest where WALHI Riau is a part, indicates that the group Asia Pulp and Paper and RGM/APRIL (industrial HTI) is a group with a number of companies that most contributed points fire, ie each 6 companies "

Forest fires and smoke pollution has a very bad impact on public health. Patients with Acute Respiratory Infections (ARI) due to smog pollution at least have achieved an enormous amount, Jambi 20 471 people, 15 138 people of Central Kalimantan, South Sumatra 28,000 people, West Kalimantan 10.010 people.

Anton P. Widjaja, Director of WALHI West Kalimantan, asserts, "There must be a paradigm shift and the government's approach in dealing with fire and smoke, not only did the effort after the fire occurs (emergency response), but it should be the prevention efforts in a systematic and structural, including in this case the company demanding accountability for the impact of these fires and smoke pollution. The presence of the state in such a situation is also very important to ensure the guarantee of citizens' rights to a clean environment and healthy as contained in the Constitution of 1945. "

Similar delivered Hadi Jatmiko, Director of WALHI South Sumatra, "the main actor is the corporate forest arsonists, so that the state must ensure the full responsibility of the company. If the state wants the responsibility to its citizens, the state must also be bolder demands of corporate responsibility on the adverse effects of fire and smoke to the community and ensure the restoration of the environment. "

In particular, related adverse effects on public health, Arie Rompas, Director of WALHI Central Kalimantan explained, "the responsibility of the state not only when there is smoke. The Ministry of Health needs to perform regular health monitoring for areas exposed to smoke either now or after the smog. Should soon be handling a maximum of patients with respiratory infection. We also call on the Minister of Health, Mrs. Nina Moeloek to go to the field and feel the effects of the smoke, so it does not issue statements that could injure the public sense of justice. "

Rudiansyah, WALHI Jambi asserted, "as an effort to memuntut liability company from fire and smoke pollution, then WALHI would take legal action, such as clas action, and a good citizen law suit that will be done in the area as well as nationally. This effort is part terpisakan of the demands of the role and function of the state to enforce a corporation that does pembakaaran forests and peatlands in Indonesia. "

Contact person:

• Edo Rakhman 081356208763
• Rudiansyah (WALHI Jambi) 081 366 699 091
• Arie Rompas (WAHI Central Kalimantan) 08,115,200,822
• Hadi Jatmiko (WALHI South Sumatra) 08,127,312,042
• Anton P. Widjaja (WALHI West Kalimantan) 0811574476
• Rico Kurniawan (WALHI Riau) 081 371 302 269

Source: walhi.or.id